Sejak Berdiri, PDAM Tirta Bhagasasi Terus Gerogoti APBD

0
demo pdam tirta bhagasasi

METROBEKASI.CO – Sejak berdiri pada tahun 1979 silam, PDAM Tirta Bhagasasi yang kini menjadi hak milik Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi terus diberikan dana penyertaan modal untuk mengembangkan usaha bidang air minum.

Angka yang telah dikeluarkan oleh kedua pemerintahan itu telah mencapai ratusan milyar. Namun PDAM Tirta Bhagasasi belum menunjukkan tanda-tanda berhenti disusui dana APBD atau mampu memberikan hasil dari keuntungan usaha.

Kekesalan masyarakat turut serta menambah deretan buruk PDAM Tirta Bhagasasi atas pelayanan dan kinerja pegawainya dalam mencakupi kebutuhan para pelanggan. Seiring dengan itu, silih berganti demonstrasi mengecam PDAM sebagai kegagalan pemerintah dalam membentuk sebuah BUMD.

“20 tahun lebih PDAM Tirta Bhagasasi disusui dana APBD dengan dalih untuk peningkatan pelayanan. Namun yang didapat pelanggan bukan pelayanan yang baik, tetapi keluhan atas air yang kecil dan keruh. Artinya pengelolaan jauh dari harapan,” ujar Angga Indrawan, salah seorang pemuda yang tengah berdemonstrasi di depan kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Kamis (10/8/2017) siang.

Aktivis FSMKD ini juga mengungkap hasil laporan audit independent dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang menyatakan setiap tahunnya menemukan kesalahan administrasi dan kerugian Negara.

Permasalahan lain ialah adanya penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi oleh Bupati dan Wali Kota Bekasi yang dipandang telah mengangkangi Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sebagai acuan pengelolaan.

“Dalam aturan tersebut, tepatnya pada pasal 18 menyatakan unsur Dewan Pengawas terdiri dari 3 unsur. Tetapi faktanya hanya terdapat 2 unsur, yakni unsur birokrat dan unsur pelanggan, sementara unsur profesionalnya tidak ada. Jika prosesnya salah, maka mengawasinya pun jadi tidak benar. Apalagi mereka rangkap jabatan strategis,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Aliansi Rakyat Bekasi, Mahfudin Latif yang menganggap tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pemeliharaan atas biaya administrasi sebesar Rp 8 ribu perbulan untuk satu orang pelanggan. Ia menuding tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

“Kami minta berita acara penggunaan uang tersebut namun tidak digubris. Kami curiga, karena jika diakumulasi dari total 165 ribu pelanggan dalam setahun mencapai 15 Milliar lebih. Ini angka yang harus dipertanggungjawabkan,” kata latif saat melakukan orasi.

Para demonstran ini mendesak agar kedua kepala daerah selaku owner PDAM Tirta Bhagasasi lebih objectif dalam memilah unsur direksi dan dewan pengawas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, direksi PDAM juga dituntut untuk tranparansi terkait penyertaan modal serta pengelolaan administrasi pemeliharaan dari para pelanggan sejak iuran tersebut dilakukan.

Untuk diketahui bahwa jalannya unjuk rasa berlangsung sejak pukul 13.00 hingga pukul 14.45 Wib. Hanya saja, peserta aksi tidak mendapat tanggapan dari pihak direksi maupun dewan pengawas PDAM Tirta Bhagasasi. (ael)

903 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama