Pemerintah Bentuk Dewan Kota Cerdas

0
smart city kota bekasi

METROBEKASI.CO – Dalam rangka optimalisasi Smart City Kota Bekasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi berencana membentuk Dewan Kota Cerdas berbasis kemasyarakatan.

Kepala BAPPEDA Kota Bekasi, Koswara Hanafi menjelaskan pembentukan Dewan Kota Cerdas menyesuaikan perkembangan dan kemajuan kota Bekasi yang tengah menunjukan peningkatan hingga menjadi salah satu daerah yang memiliki percepatan pembangunan.

“Kita bentuk dewan Kota Cerdas untuk mendorong percepatan Smart City. Kota Bekasi saat ini berada dalam urutan ke sembilan se-Indonesia, untuk urutan Kota Besar kita masuk urutan ke tiga. Karena itu agar terjadi percepatan perwujudan nyata Smart City, kita butuh sumbangsih semua stake holder dalam merancang Smart City,” ungkap Koswara.

Menurutnya, ada empat sektor utama yang nantinya akan di bahas untuk percepatan penerapan Smart City Kota Bekasi, diantaranya bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan energi. Untuk pelibatan stake holder sendiri meliputi para ahli profesi yang mewakili organiasi, kampus, pengusaha dan elemen lain yang tugas dan fungsinya akan memberikan masukan dan dukungan.

“Peranan Swasta dalam perwujudan Kota Smart City saat ini sudah sangat tinggi, harus di berikan ruang agar ada sinergitas antara Swasta dan Pemerintah,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Smart City Kota Bekasi, Titi Masrifahati. Ia menjelaskan untuk mendukung perwujudan Kota Smart City saat ini pemerintah Kota Bekasi menggandeng berbagai sektor swasta diantaranya CSR dari Telkomsel dan beberapa Perusahaan lainya.

Penerapan Smart City, kata dia, mulai di lakukan dengan pemasangan wifi di ratusan titik se-kota Bekasi. Pembentukan Patriot Operation Center dan Sorot merupakan salah satu bentuk interaksi warga dengan pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Kita sudah punya call center, Sorot dan POC. Warga yang menemukan masalah di lapangan seperti kemacetan, dapat langsung memberikan data dan fakta atau foto yang di kirim ke POC, lalu petugas Dinas Perhubungan bergerak ke lapangan untuk mengatur lalin. Bisa juga warga temukan sampah liar di kirim lewat salah satu saluran interaksi misal call center Dinas Lingkungan Hidup langsung menangani di lapangan. Jadi banyak hal yang bisa di sinergitaskan,” papar Titi.

Selain itu, Titi juga mengungkapkan website yang dimiliki oleh masing-masing SKPD digunakan untuk mensosialisasikan program kerja, sehingga dengan begitu akan terjadi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan Kota Cerdas, kata dia memang membutuhkan biaya dan dukungan dari semua stake holder, maka di bentuk dewan Kota Cerdas.

“Ini bukan menghabiskan uang APBD, mereka mandiri dan untuk penunjang aktifitasnya tidak menggunakan dana Pemerintah,” tukasnya. (han)

864 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama