Komisi IV Minta Perketat Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Pemagangan

0
komisi IV dprd kabupaten bekasi
ilustrasi

METROBEKASI.CO – Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menggantikan Peraturan No. 22/MEN/IX/2009, menjadi kekhawatiran dapat menimbulkan masalah baru yakni terbukanya celah outsourching gaya baru hidup kembali.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin mengungkapkan program pemagangan yang dicanangkan oleh pemerintah harus diawasi dengan seksama, sebab dampak negatif yang ditimbulkan cukup besar apabila tidak adanya regulasi serta pengawasan dalam proses rekruitmen.

“Secara umum saya tidak setuju dengan pemagangan, dan saya lebih setuju kalau lulusan baru itu di didik sebelum masuk dunia kerja. Kalau ada pemagangan bukan tidak mungkin akan timbul percaloan baru, karena perusahan pastinya lebih menginginkan tenaga kerja yang dibayar dengan upah murah,” kata Nurdin.

Sebagai mitra kerja komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai SKPD teknis yang membidangi harus jeli dengan program pemagangan ini dengan melakukan pengawasan yang ketat, sehingga nantinya tidak ada percaloan tenaga kerja.

“Masa kerja aja harus bayar, ini tidak masuk akal. Sekarang yang harus dilakukan pemerintah, setiap ada lowongan pekerjaan, harus diinformasikan kepada masyarakat, terus putus mata rantai dibawah termasuk adanya yayasan penyalur tenaga kerja,” tukasnya. (adv)

967 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama