Enggan Bayar BPJS, Perusahaan Ditindak Kejaksaan

0
BPJS Kesehatan KCU Bekasi
BPJS Kesehatan dan Kejari Bekasi lakukan penandatanganan nota kesepakatan

METROBEKASI.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama Bekasi, lakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Bekasi. Nota kesepakatan ini nantinya, akan menyelesaikan permasalahan kasus di BPJS Kesehatan Kota Bekasi, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi, melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Pilihan Surat Kuasa Khusus (SKK) tetap akan jadi alternatif terakhir yang akan di eksekusi. Kami lebih mengedepankan langkah persuasif,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Siti Farida Hanoum, usai Penandatangan Nota Kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan KCU Bekasi dengan Kejari Bekasi, serta Sosialisasi dan Edukasi Kepatuhan Terpadu, Senin (8/5/2017).

Farida menjelaskan, sebelum kasus dilimpahkan ke Kejari Bekasi, BPJS Kesehatan akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya mengunjungi perusahaan yang bersangkutan.

“Pertama kami akan memberikan surat himbauan. Kalau tidak direspon kami akan membuat surat terguran. Kalau tidak juga di indahkan, maka kasusnya akan kami limpahkan melalui SKK kepada Kejari Bekasi sebagai pengacara Negara,” jelasnya.

Nota Kesepakatan ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan KCU Bekasi. Sambung Farida, nota kesepakatan pertama kali dilakukan penandatanganan pada 1 Januari 2014 silam.

“Ini yang kedua, atau tahun ke empat kami kerja sama. Setiap dua tahun, kerjasama kami tandatangani ulang. Sejak awal kami kerjasama, baru ada satu kasus yang berakhir ke SKK. Itu juga, akhirnya selesai setelah perusahaan bersedia mengikuti aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Farida berharap, semua badan usaha bisa patuh mengikuti aturan perundang-undangan, untuk mendaftarkan pekerjanya pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Sebab, bila tidak maka akan ada konsekuensi yang muncul.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didi Suhardi mengatakan, pihaknya bisa mewakili BPJS Kesehatan, berdasarkan ketentuan undang-undang dan atas dasar nota kesepakatan.

“Kami bisa membantu dan mendampingi BPJS Kesehatan, agar bisa melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin. Dengan adanya nota kesepakatan ini saya berharap, kepatuhan mitra BPJS Kesehatan bisa dilaksanakan sesuai undang-undang,” terangnya.

Dalam penanganan kasus yang akan dilimpahkan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan, pihak Kejari Bekasi akan mempelajari setiap kasusnya, apa yang akan dilimpahkan.

“Kalau masih pelanggaran administratif, maka sanksinya akan diberikan oleh internal BPJS Kesehatan. Terkait dengan Perdata, sesuai undang-undang, kejaksaan juga punya kewenangan untuk membubarkan PT yang melanggar, atau menyatakan mereka pailit,” ungkap Didi.

Sedangkan untuk kasus Pidana, Didi menyampaikan, akan mengajukan penyidikan oleh pihak Kepolisian seperti kasus perusahaan yang melakukan penarikan iuran rutin kepesertaan BPJS Kesehatan kepada pekerjanya, namun tidak di setorkan ke BPJS.

“Kalau itu kan masuk dalam ranah kasus penggelapan. Sejuh ini, kita baru membantu BPJS Kesehatan, terbatas pada penagihan kepada perusahaan. Kalau untuk tindakan lain belum ada datanya, tapi kalau ada kami akan analisa dulu kasusnya masing-masing,” tutupnya. (alf)

1,489 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama