Wali Kota Sesalkan Pembangunan GKL Rugikan Masyarakat

0
wali kota bekasi sidak gkl

METROBEKASI.CO – Wali Kota Bekasi kembali melakukan evaluasi ke sejumlah titik investasi yang berada di Kota Bekasi. Kali ini ia beserta Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bappeda Kota Bekasi mengunjungi perumahan Cikas, di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (21/4/2017).

Rahmat Effendi mengatakan, kemajuan dan pesatnya laju perekonomian Kota Bekasi saat ini didominasi oleh percepatan pembangunan dari investasi. Hanya saja, ia berharap lingkungan tidak dirugikan oleh kemajuan investasi tersebut.

“Kota ini maju dan besar, laju pertumbuhan ekonominya bagus diatas rata-rata Nasional, inflasinya rendah karena ada nilai investasi. Tentunya adanya investasi ini pastinya persoalannya selangit, dan yang membangun seperti ini (Grand Kamala Lagoon) tidak boleh ada dampak ke sekitarnya,” kata Wali Kota Bekasi saat mengunjungi perumahan Cikas, di belakang pembangunan Apartemen Grand Kamala Lagoon.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan rekomendasi kepada setiap pengusaha yang ber-investasi di Kota Bekasi, agar memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari setiap pembangunan yang di investasikan pengusaha.

“Pemerintah sudah mengelurakan rekomendasi untuk memperhatikan AMDALnya, agar jangan sampai berdampak kepada wilayah di sekitarnya,” jelas Rahmat.

Ia melihat saat ini, sejak awal melakukan evaluasi ke sejumlah titik, banyak pengusaha yang berinvestasi di Kota Bekasi, tidak mengikuti keseimbangan pembangunannya. Sehingga lebih mengutamakan pembangunan terlebih dahulu, dibandingkan AMDAL.

“Seharusnya jangan dulu melakukan pembangunan, lalu baru AMDAL. Sebaiknya sama-sama, lima puluh persen-lima puluh persen.Sekarang kan rata-rata, ini dibangun dulu dan yang satunya lagi diabaikan, nah itu yang jadi persoalan,” ungkap Rahmat Effendi.

Setelah menyeluruh melakukan evaluasi terhadap sejumlah titik investasi pembangunan di Kota Bekasi, Wali Kota menambahkan, Pemkot berencana akan memberikan rekomendasi kepatuhan atas kajian menyeluruhnya nanti, hingga menjadi percontohan nasional kepada perusahaan yang mengikuti kepatuhan tersebut.

“Mungkin nanti kita berikan penghargaan, sebagai percontohan jika ada yang mengikuti dari hasil rekomendasi kepatuhan itu. Mungkin nanti juga akan ada yang kita berikan Law Enforcement (Penegakan Hukum), jika tidak ada yang mau merubah dan membuat stap akan kita berikan sanksi, pastinya ada saja yang tidak suka, tapi kalau kita melihat dampaknya, ya kita harus berani menetapkan, bahwa ini harus benar-benar dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Bekasi juga memiliki kekurangan dari regulasi yang ada saat ini. Rahmat Effendi menerangkan, bahwa kekurangan itu ialah lemahnya koordinasi antar institusi yang ada, dan belum mampunya penyajian secara administratif, dalam bentuk konseptual pada konstruksi yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan.

“Kita saat ini baru pada teksbook saja, belum kepada aplikasi yang bisa menyeluruh semuanya,” tutupnya. (alf)

1,483 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama