Pembangunan Gardu PLN di Rawalumbu Ditolak Warga

0
warga rawalumbu tolak pln

METROBEKASI.CO – Rencana pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV, GIS 150 KV oleh PLN di lingkungan RW 18 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu mendapat penolakan keras dari warga. Hal itu terjadi lantaran warga enggan menjadi sasaran dampak negatif atas keberadaan gardu listrik.

Alasan lain yang menyebabkan penolakan ialah dampak dari pembangunan yang baru berjalan pada tahap pengurugan. Lingkungan warga menjadi banjir manakala hujan mendera.

Menurut warga, baru tahap awal pembangunan saja sudah merugikan lingkungan. Apalagi jika gardu yang memiliki jangkauan Pulau Jawa dan Bali ini sudah beroperasi, maka dampak kesehatan warga akan terpengaruh. Sebab radiasi yang dihasilkan dari proses pembangkitan listrik berpengaruh terhadap saraf manusia.

Berbagai protes keras tersebut disampaikan warga dalam audiensi bersama pihak PLN, Kejari Kota Bekasi dan TP4D, yang berlangsung di aula Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kamis (20/4/2017) siang.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Warga RW 18, Heru, warga memilih pindah dari lingkungan tersebut daripada tinggal bersamaan dengan sumber pembangkit tenaga listrik. Karena itu, warga meminta pihak PLN untuk membebaskan lahan mereka. Sebab bila tidak, maka warga menolak pembangunan dilanjutkan.

“Ada sekitar 220 Kepala Keluarga yang tinggal dilingkungan RW 18. Intinya kami mendesak PLN agar membebaskan lahan,” tandas Heru kepada awak media.

Selain itu, Forkom Warga RW 18 juga meminta agar penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) disampaikan secara langsung tanpa melalui pihak manapun, terutama Ketua RW atau pihak Kelurahan Bojong Rawalumbu. Sebab, warga khawatir dana tersebut tidak sampai sebagaimana yang disalurkan.

Menanggapi tuntutan warga, Manajer Hukum, Komunikasi dan Pertanahan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, Bambang Bayu Adji mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan dan membahas persoalan tersebut.

Dalam dialog bersama warga, Bambang meminta agar usulan disampaikan secara tertulis baik menyangkut permintaan pembebasan lahan atau perihal lainnya.

“Prinsipnya tuntutan warga kami terima dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Hanya saja semua harus menyerahkan data berupa nama warga, luas lahan serta data kepemilikan tanah,” kata Bambang.

Untuk nilai pembebasan lahan sendiri, Bambang belum berani mengungkapkan kisaran harganya. Pihaknya hanya memfasilitasi warga untuk mengajukan permohonan pembebasan lahan. Kemudian PLN akan mengajukan kepada Kejaksaan dan TP4D untuk mengkajinya sesuai aspek hukum yang berlaku.

“Syarat pengajuan kepada TP4D diantaranya adalah data warga. Jika telah disetujui dan nilai taksir pembelian lahan sudah disepakati, maka tanah warga akan dibebaskan,” tukasnya. (nda)

1,588 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama