DKI dan Kota Bekasi Sepakat Kelola TPST Bantargebang

0
Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi lakukan penandatanganan addendum kerjasama TPST Bantargebang. (Foto : Der)

METROBEKASI.CO, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali lakukan penandatanganan addendum Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (18/4/2017) di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menyepakati beberapa poin, yang salah satunya adalah kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 Miliar untuk pengembangan jaringan sumur artesis di tiga kawasan TPST Bantargebang, pada tahun 2017 ini.

“Ada 8.000 jaringan distribusi air bersih yang bersumber dari sumur artesis, yang akan kita bangun di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumubatu,” kata Rahmat Effendi di Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta.

Rahmat mengusulkan kepada Gubernur DKI agar pembangunan sumur artesis ini bisa dilakukan oleh PDAM Tirta Patriot, BUMD milik Kota Bekasi. Hal ini dilakukan agar pembangunan sumur artesis lebih efesien dan efektif.

“Adendum ini kami yang usulkan karena akan lebih cepat jika dikerjakan PDAM kami. Selain itu pencatatan asetnya juga lebih baik,” ujarnya.

Dalam addendum ini, juga terdapat tiga poin yang menjadi pembahasan kedua pemerintah daerah itu, yakni peningkatan kinerja pelayanan sampah serta penataan lingkungan TPST Bantargebang.

“Poin pertama, berkaitan dengan kompensasi yang dipergunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, perbaikan infrastruktur, kesehatan dan pengobatan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Isnawa menambahkan, dalam poin kedua juga terdapat kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk membayarkan bantuan langsung tunai kepada 18 ribu warga di sekitar TPST Bantargebang dan pentukan tim monitoring evaluasi sampah.

“Pemprov DKI akan memberikan bantuan langsung kepada 18 warga bekasi yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang. Dalam poin ketiga, juga dijelaskan tentang pembentukan tim monitoring evaluasi sampah, yang nantinya diisi oleh Perangkat Daerah, pelibatan tenaga ahli dan tokoh masyarakat, hal itu berdasarkan persetujuan Wali Kota Bekasi,” jelasnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi selama ini. Menurutnya salama ini, ia dengan Wali Kota Bekasi memiliki hubungan yang baik dan kerap melakukan pembahasan kerjasama melalui Whatsapp.

“DKI senang punya daerah tetangga yang punya respons cepat terhadap persoalan warganya. Komunikasi saya dengan Wali Kota Bekasi cukup lewat Whatsaap. Hubungan ini sangat baik,” ungkap Ahok.

Ia menjelaskan, bahwa addendum ini dilakukan untuk menindaklanjuti atas keputusan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 lalu, dalam swakelola TPST Bantargebang.

“Buat apa bayar swasta untuk mengelola TPST Bantargebang, lebih baik uangnya kita serahkan kepada Pemkot Bekasi untuk dikelola dengan baik,” terangnya. (alf)

1,154 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama