Rapat Akuntabilitas Pemkot Bekasi di Hadiri Deputi Kemenpan RB

0
Walikota Bekasi, (tengah), Sekda Kota Bekasi, (kiri), Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB (kanan)/ dim.

METROBEKASI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi optimis, tahun 2017 ini masuk kedalam 10 besar kategori Pemerintah Daerah (Pemda) terbaik, dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia, dalam akuntabilitas kinerja instansinya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, saat ini Pemkot Bekasi sedang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini guna, menyesuaikan pelaksanaan program, yang dilakukan dari setiap SKPD.

“Kita bersyukur dalam rapat evaluasi ini, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) datang. Kebetulan kita lagi menyesuaikan program dan pelaksanaan SKPD,” kata Rahmat Effendi usai rapat evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemkot Bekasi, di ruang Nonon Shontanie, gedung lantai 10, Pemkot Bekasi, Bekasi Selatan, Rabu (28/3/2017) siang.

Menurutnya, di Indonesia, baru ada dua daerah yang telah memenuhi standart A, pada akuntabilitas kinerja instansi, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi. Oleh itu, Pemkot Bekasi optimis masuk kedalam 10 besar terbaik.

“Ya, minimal kita masuk kedalam 10 besar lah untuk tahun ini,” ujarnya.

Sementara, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, akuntabilitas ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan keuangan setiap instansi, agar lebih efesien dan efektif.

“Jadi kedepannya, pemkot bisa mempertanggungjawabkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat atas penggunaan anggaran,” ungkap Yusuf.

Akutanbilitas Pemkot Bekasi, kata Yusuf, cukup baik. Namun pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan harus dilakukan.

“Cukup baik, Cuma kan saat ini harus di maksimalkan lagi, agar setiap orang harus tau bagaimana pertanggungjawaban anggaran itu,” pungkasnya.

Yusuf berharap, setiap Pemda di Indonesia harus meningkatkan dan memperbaiki akutanbilitas kinerja dan keuangan setiap instansinya, meski pertanggungjawabannya juga cukup baik. (alf)

915 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama