DPRD Dukung Pemerintah Batasi Operasional Angkutan Umum

1
demo sopir elf k-01
UNRAS: Ratusan sopir elf K-01 demonstrasi hingga malam hari.

METROBEKASI.CO – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Muhammad Said menilai pembatasan operasional angkutan umum K-01 jurusan Cikarang – Bekasi merupakan hal yang wajar, selama kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.

“Ketentuan hukumnya kan jelas, dari Terminal Cikarang ke Terminal Bekasi. Jika pemerintah menegakan aturan, itu wajar,” tandas Muhammad Said, Selasa (21/3/2017).

Pembatasan operasional angkutan umum K-01 yang sedianya melewati Unisma hingga ke Stasiun Bekasi, diperlukan untuk melerai kemacetan lalu lintas dibeberapa titik strategis. Menurut Said, Stasiun Bekasi dan Bulan-Bulan yang kerap dijadikan tempat ngetem beberapa angkutan umum, menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan harus mengambil langkah tersebut.

“Ini baik untuk melerai kemacetan, terutama lalu lintas di sekitar Stasiun Bekasi yang pada jam kerja selalu rawan macet,” ucapnya.

(Baca Juga: Ratusan Sopir Elf Demo Pemkot Hingga Malam Hari)

Kendati begitu, politisi PPP ini mencibir apabila Pemerintah Kota Bekasi setelah melarang angkutan umum berjenis elf itu, lantas kemudian menerbitkan angkutan umum baru, maka hal itu dianggap mencederai masyarakat.

“Jangan sampai setelah melarang elf beroperasi kemudian ada angkutan umum baru. Ini jelas masalah, bisa mengundang kemacetan dan konflik sosial,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Said juga meminta pemerintah tegas terhadap angkutan berjenis Bajaj yang sudah berani masuk ke jalan protokol. Selain menambah kemacetan, beredarnya Bajaj mengundang kecemburuan angkutan lain, apalagi status Bajaj belum sepenuhnya memiliki produk hukum yang jelas.

“Bajaj juga jadi masalah. Sekarang sudah liar kemana saja. Angkutan ini belum dilengkapi surat-surat dan nomor polisi. Ini harus ditindak,” ujarnya.

Karena itu, Said menekankan kepada Pemerintah Kota Bekasi agar setiap mengambil kebijakan tidak menimbulkan kerugian atau keuntungan satu pihak. Namun semua dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. (lam)

1,281 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

1 KOMENTAR

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama