Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan Cikarang Timur Terancam 20 Tahun Penjara

0
korupsi rutilahu bekasi

METROBEKASI.CO – Diduga melakukan tindak pidana korupsi, Ketua PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Alamsyah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang, Rabu (15/3/2017).

Alamsyah ditahan lantaran dirinya diduga menyelewengkan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni atau Rutilahu semasa dirinya menjabat sebagai ketua UPK PNPM Mandiri pada tahun 2015 lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cikarang, Rudy Panjaitan mengatakan penahanan Alamsyah usai diperiksa oleh penyidik yang berlangsung sejak pukul 14.00 wib.

Dari hasil pemeriksaan, Alamsyah langsung ditetapkan sebagai tersangka kemudian dititipkan di Lapas bulak Kapal selama 20 hari ke depan.

“Inisal A ini ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi rutilahu tahun anggaran 2015,” kata Rudy kepada wartawan.

Ia menjelaskan, tersangka terindikasi melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri. Hal itu disebabkan bantuan rutilahu dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 15 juta yang seharusnya ditransfer dan dikelola oleh penerima bantuan, pada kenyataannya tidak dilakukan. Alamsyah mengelola uang tersebut dan melaksanakan pembangunan rutilahu.

“Kenyataannya A ini yang mengelola selaku UPK,” ungkapnya.

Kendati begitu, Rudy belum berani memastikan apakah ada tersangka lain yang diduga melakukan tindaka serupa atau bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Menurutnya, proses pemeriksaan masih dilakukan oleh tim penyidik.

“Sampai saat ini Belum ada kemungkinan adanya tersangka lain,” katanya.

Sementara, Tim Penyidik Kejari Cikarang, Dimas mengatakan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 Miliar. Hal ini berdasarkan audit BPK Propinsi dari total anggaran rutilahu sebesar Rp 3 Milyar.

“Kerugianya kurang lebih sebesar Rp 1 Miliar,” kata Dimas.

Dalam kasus ini, katanya melanjutkan, tersangka Alamsyah dijerat dengan Undang-Undang Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pasal 2 atau 3.

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. (sul)

977 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama