DPRD Desak Selidiki Pungli BKK SMKN 5 Bekasi

0
bkk smkn 5 kota bekasi

METROBEKASI.CO – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menyayangkan adanya pungutan uang terhadap para pencari kerja sebesar Rp25 ribu perorang yang dilakukan oleh penyelenggara Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 5 Kota Bekasi pada saat melakukan kegiatan penyaluran tenaga kerja kepada sejumlah perusahaan.

Nuryadi menegaskan, segala bentuk tindakan pungutan uang kepada para pencari kerja melalui BKK tidak memiliki dasar hukum dan masuk dalam kategori pungli (pungutan liar). Karena itu, ia mendesak tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk menyelidiki dugaan tersebut.

“Saya kira tindakan pungli tidak dibenarkan. Besar atau kecil nilainya tetap saja itu tindakan yang melanggar hukum. Kita minta Tim Saber Pungli Kota Bekasi untuk bertindak menyelidiki kasus ini,” ujar Nuryadi kepada metrobekasi.co.

Politisi PDIP ini menjelaskan bahwa BKK merupakan program Kementerian Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap siswa yang lulus dapat bekerja pada perusahaan yang telah bekerjasama dengan BKK.

Selain itu, Penyelenggaraan bursa kerja yang memungut biaya kepada pencari kerja melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keppres 36 tahun 2002 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan melanggar Permenaker nomor 39 tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pameran kesempatan kerja dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

[Baca juga: Dibalik Pungli Penyaluran Tenaga Kerja]

Kepala SMKN 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadi mengakui dalam penyelenggaraan kegiatan lowonga bursa kerja, BKK melakukan pungutan kepada setiap peserta yang mendaftar dengan nilai Rp25 ribu perorang. Namun bagi lulusan SMKN 5 Kota Bekasi tidak dikenakan biaya tersebut.

Kebijakan tersebut menurut Agus adalah inisiatif BKK dengan dalih untuk menunjang kebutuhan operasional kegiatan.

“Besarnya nggak seberapa biasanya sih Rp25 ribu. Jauh lah kalau dibandingkan dengan Yayasan-yayasan penyalur, mereka kadang-kadang minta satu bulan gaji bang,” kata Agus membeberkan, bahwa di SMK Negeri maupun swasta, BKK itu sifatnya membantu Disnaker dalam perekrutan pencaker. Sementara BKK tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

“Wajarlah bang kalau minta Rp25 ribu dengan sukarela. Itu jumlah yang sedikit dibandingkan gaji mereka kalau sudah mulai digaji sama perusahaan yang merekrut mereka,” ucapnya. (han)

892 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama