Dibalik Pungli Penyaluran Tenaga Kerja

0
bkk smkn 5 kota bekasi

METROBEKASI.CO – Alih-alih menyalurkan tenaga kerja terhadap siswa lulusan SMKN 5 Kota Bekasi dan sekolah lainnya, penyelenggaran Bursa Kerja Khusus (BKK) dinodai oleh aksi pungutan uang sejumlah Rp25 ribu bagi setiap peserta yang mendaftar. Namun pungutan tersebut hanya berlaku bagi siswa lulusan diluar SMKN 5 Kota Bekasi.

“Kalau untuk bicara jujur, semua BKK pastinya butuh operasional bang, biasanya mereka diminta dengan sukarela untuk biaya penyelenggaraan kegiatan rekrutmen tersebut,” ujar Kepala SMKN 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadi, Senin (21/8/2017).

Menurut Agus, besaran yang dipungut tidak akan berdampak terhadap keuangan pendaftar. Sebab selain nilainya yang relatif kecil, peluang peserta yang mendaftar sangat besar untuk diterima di sebuah perusahaan yang dituju.

“Besarnya nggak seberapa biasanya sih Rp25 ribu. Jauh lah kalau dibandingkan dengan Yayasan-yayasan penyalur, mereka kadang-kadang minta satu bulan gaji bang,” kata Agus membeberkan, bahwa di SMK Negeri maupun swasta, BKK itu sifatnya membantu Disnaker dalam perekrutan pencaker. Sementara anggaran tidak ada dari sumber manapun.

“Wajarlah bang kalau minta Rp25 ribu dengan sukarela. Itu jumlah yang sedikit dibandingkan gaji mereka kalau sudah mulai digaji sama perusahaan yang merekrut mereka,” ucapnya.

Kendati begitu, Agus mengaku pungutan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, rekrutmen yang dilakukan oleh BKK SMK Negeri dan Swasta akan membubarkan diri.

“Masalah rekrutmen pencaker oleh BKK di SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi, kemungkinan mereka melalui forum BKK SMK akan membubarkan diri, karena takut dianggap melakukan pungli,” tambah Agus menjelaskan pihaknya keberatan melakukan kegiatan penyaluran kerja bagi lulusan SMK, selama tidak didukung oleh operasional yang memadai.

“Mereka akan menyerahkan sepenuhnya keterserapan lulusan SMK kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan kata lain kalau BKK dengan rekrutmennya masih saja dipersoalkan. Biarkan lulusan kita cari jalan sendiri-sendiri, kami tidak berani lagi mencari perusahaan untuk menyalurkan mereka, karena takut terkena pasal pungutan liar,” tandasnya. (han)

786 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama