Sarbumusi Nilai Permenaker Tentang THR Diskriminasi

0

JAKARTA – Kurangnya perhatian Menteri Tenaga Kerja terhadap pekerja non informal sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh, dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Presiden K-Sarbumusi NU, Syaiful Bahri Ansori mengatakan setiap pekerja baik di perusahaan maupun diluarnya memiliki hak yang sama, terutama pada pelaksanaan hari besar keagamaan yang seharusnya setiap pekerja menerima pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR dari pemberi kerja.

pengertian pemberi kerja, kata Syaiful, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan begitu, Menteri Tenaga Kerja harus mengeluarkan kebijakan yang adil.

“Kenapa Sarbumusi ingin adanya perubahan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, karena banyak hal yang secara substansial belum menyentuh hal-hal yang krusial, seperti misalnya pekerja sektor informal yang belum punya payung hukum untuk mendapatkan THR,” ungkap Saiful dalam diskusi yang mengangkat tema THR untuk Pekerja di Perusahaan dan atau di Luar Perusahaan, di Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Ia berharap, Menteri Tenaga Kerja segera merevisi peraturan tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh. Sebab menurutnya, Permenaker tersebut tidak mengcover pekerja diluar perusahaan sehingga bertentangan dengan amanat Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hal sama juga disampaikan Sekretaris II Federasi Sarbumusi Transportasi, Pendidikan dan Informal, Indra Lesmana. Ia mengimbau kepada para pemilik angkutan kota yang mempekerjakan orang (supir), majikan dari pembantu rumah tangga (PRT), tukang kebun, dan tenaga keamanan (satpam) agar memberikan THR.

“Supir angkot, pembantu, kuli bangunan dan pekerja lainnya juga harus mendapat haknya. Sebaliknya, para pemberi kerja harus memenuhi pekerjanya dalam pemberian THR,” ujar Indra.

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Sekjend SPSI-LEM, Idris dan Sutrisno Uloli Sekretaris Serikat Pekerja Holcim Indonesia, K-Sarbumusi NU mendesak para pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada seluruh buruhnya yang aktif maupun yang sedang dalam menjalani proses perselisihan termasuk juga seluruh pekerja kontrak dan pekerja alih daya (outsorching).

Sarbumusi juga mengecam pengusaha yang mengabaikan dan sengaja tidak memberikan hak atas THR Keagamaan kepada pekerja, sekaligus mendesak Pemerintah dan Kemenaker RI untuk memperkuat pengawasan dan konsisten bertindak tegas terhadap para pengusaha yang mangkir dari kewajibannya. (han)

854 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

ika pmii bekasi

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama