DPRD Jabar Perbolehkan Sekolah Pungut Biaya

0
sidak dprd jabar
istimewa

METROBEKASI.CO – Alasan minimnya anggaran operasional yang didapat penyelenggara sekolah tingkat SLTA dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memaksa pihak sekolah untuk melakukan pungutan-pungutan kepada siswanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Hanya saja, dasar dari pungutan tersebut belum berlandaskan payung hukum yang tetap, sehingga upaya yang dilakukan bisa terindikasi pungutan liar.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachri mengakui bahwa keterbatasan anggaran pendidikan harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Bila tidak ada alokasi anggaran yang mencukupi, maka DPRD mendukung dibentuknya Perda yang berkaitan dengan pungutan biaya di sekolah.

“Kendala yang dialami sekolah ketika melakukan pungutan kepada siswanya karena tidak adanya payung hukum yang melandasinya. Memang ada beberapa daerah yang membolehkan mengajukan biaya pendidikan ke peserta didik, tapi seringkali dipermasalahkan oleh orangtua siswa, maka dari itu akan kami dorong dari provinsi agar dibuatkan peraturan terkait hal tersebut,” ungkap Syamsul Bachri saat mengunjungi SMAN 1 Bekasi, Jumat (16/6/2017).

Syamsul mengakui bahwa kebutuhan pelajar terutama dari kalangan tidak mampu sangat memberatkan bila tidak ada subsidi dari pemerintah. Apalagi biaya pendidikan persiswa setiap tahunnya mencapai Rp 5 juta. Sementara subsidi yang didapat dari BOS dan BOSDA hanya berkisar diangka Rp 2,1 juta persiswa.

“Pergub dapat meminimalisir persepsi orangtua terhadap pungutan di sekolah,” tandasnya.

Sejak ditangani oleh Pemerintah Provinsi, sambung anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto di lokasi yang sama, beberapa permasalahan di sekolah kerap terjadi, terutama terkait anggaran operasional.

Namun begitu, DPRD secara kolektif akan mendukung langkah eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan yang meringankan pihak sekolah dan siswanya. (han)

576 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama