Kampanye Dedi Mulyadi di Website Pemkab Bekasi Dikecam

0
web pemkab bekasi

METROBEKASI.CO – Website milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yakni www.bekasikab.go.id, nampaknya beberapa kali memposting informasi yang bersifat mengkampanyekan salah seorang petinggi Partai Golkar yang akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat.

Dalam postingan berjudul “Petani Membutuhkan Asuransi Bila Gagal Panen”, berisi tentang giat Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang melakukan Shalat Taraweh keliling di salah satu masjid di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

Dedi mengungkapkan bahwa petani harus memiliki asuransi sebagaimana para pekerja pemerintahan dan pegawai perusahaan swasta.

Petikan langsung Dedi Mulyadi yang mengatakan pemerintah hadir untuk memfasilitasi petani agar memiliki asuransi, ditutup dengan kalimat “lanjut Dedi Mulyadi yang berencana akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dari Partai Golkar, dinilai mengarah pada kampanye.

Kendati begitu, kepala Kominfo Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan pihaknya sudah mencopot tulisan tersebut yang sebelumnya tayang pada senin 12 Juni 2017.

“Saya sudah lihat dan langsung memerintahkan staff untuk mencopot tulisan tersebut. Saya terimakasih sudah diingatkan dan memang saya baru melihat hari ini dan langsung saya minta staff saya untuk mencopot tulisan tersebut,” kata Hudaya saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2017).

Hudaya berkilah bahwa tulisan tersebut merupakan kiriman dari teman-teman media, karena itu ia tidak mengetahui jika terdapat tulisan yang menyebut Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari Golkar.

“Tulisan tersebut kami dapat dari teman-teman media yang bekerjasama dengan kami. Jadi memang kita terima dan langsung di posting. Kami mohon maaf jika memang ada tulisan tersebut, dan kami tidak ada niatan untuk mempromosikan Dedi Mulyadi,” kilahnya.

Direktur Center Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyayangkan kelalaian pihak Infokom Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak cermat dalam memosting berita atau informasi. Apalagi konten yang dimuat bersifat menguntungkan seseorang yang memiliki hajat politik pada Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

“Meskipun Bupati Bekasi kader Golkar, tidak lantas fasilitas Negara dimanfaatkan untuk mengkampanyekan salah seorang yang ingin maju sebagai calon Gubernur Jabar. Ini sama saja ada upaya kolusi dalam sistem pemerintahan,” tandas Ucok.

Kelalaian yang dilakukan pihak Infokom, kata Ucok, bisa berimbas terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebab, kepala daerah yang memimpin lebih mementingkan golongannya untuk memanfaatkan fasilitas negara daripada kepentingan masyarakat.

“Bupati harus bertanggungjawab. Bila perlu, Kepala Dinas Infokom di copot dan diganti dengan yang lebih kompeten,” tukasnya. (lam)

547 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan pesan

Masukan komentar Anda
Masukan nama